LEMBAGA PEMBIAYAAN SELAIN BANK

 

LEMBAGA PEMBIAYAAN BUKAN BANK

Selain BANK, Pinjaman dana/ modal  untuk memulai ataupun melangsungkan usaha bisa kita dapatkan di lembaga-lembaga pembiayaan selain BANK.

Berikut ini merupakan penjelasan definisi serta kasus –kasus yang terkait beberapa lembaga-lembaga selain bank yang meliput beberapa bidang, yaitu :

  1. LEASING

Kata leasing sebenarnya berasal dari kata to lease yang bearti menyewakan. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan dapat dikatakan masih baru atau muda dalam kegiatan yang dilakukan di Indonesia, yaitu baru dipakai pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sebagai suatu lembaga keuangan non bank, Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing. Namun demikian, praktek bisnis leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti.

Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
b. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :
- 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I,
- 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III,
- 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan.
c. Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
b. Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa-guna-usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Sewa-guna-usaha Langsung (Direct Lease).
Dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang modal tersebut.
b. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back).
Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).
Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (Syndicated Lease), Yaitu beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan transaksi sewa-guna-usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah satu perusahaan sewa-guna-usaha akan bertindak sebagai koordinator, sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.
Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Selama masa sewa guna usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa guna usaha.
Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang bergerak di bidang usaha persewaan. Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha. Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.
PERLAKUAN PERPAJAKAN
1. Finance Lease
a. Perlakuan Pajak bagi Lessor
- Penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan.
- Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di leasing.
- Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.
- Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.
- Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyta tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulanan gabungan.
b. Perlakuan Pajak bagi Lessee
- selama masa leasing, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.
- Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.
- Pembayaran leasing oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi leasing tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing.
- Dalam hal terjadi transaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa.
- Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.
- Atas penyerahan jasa ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Operating Lease
a. Perlakuan Pajak bagi Lessor
- seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.
- Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di leasing tersebut.
- Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
b. Perlakuan Pajak bagi Lessee
- pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing.
- Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor
B. ANJAK PIUTANG (FACTORING)

Dalam transaksi jual beli dapat dipastikan di dalamnya terjadi perjanjian, baik itu tertulis maupun lisan. Dilihat konstruksi hukumnya perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana salah satu pihak menyerahkan ke”bendaan’” dan pihak lain membayar harga. Kemudian perjanjian jual beli lahir dan mengikat setelah ada kata sepakat mengenai harga dan barang (berlaku asas konsensus) walaupun belum dilakukan penyerahan barang dan pembayaran harga.

Tentu saja dalam transaksi jual beli antara para pihak timbul suatu hak kepada penjual untuk menuntut harga penjualan atau tagihan. Apabila tangihan ini dibayar langsung pada saat itu juga, penjual dapat langsung menikmati uang tersebut, namun apabila harga belum dibayarkan sementara  penjual membutuhkan uang tersebut, apa yang dapat dilakukan oleh si penjual. Atau bagaimana jika penjual tersebut kondisinya sebagai supplier yang membutuhkan perputaran cepat dari modalnya sementara ia membutuhkan pembayaran tersebut secara cepat untuk modal perputaran berikutnya.

Salah satu solusinya adalah dengan menjual piutang yang ada padanya kepada pihak lain. Sehingga dengan dijualnya piutang tersebut penjual (supplier) dapat memiliki uang tersbut yang dapat segara ia gunakan untuk proses lebih lanjut. Namun demikian tanpa disadari ternyata ada hubungan hukum yang berubah yaitu orang lain yang membeli piutang tersebut menggantikan kedudukan si penjual dimana ia berhak untuk menuntut pembayaran dari si pembeli atau konsumen.  Penjualan terhadap piutang inilah konsep sederhana dari anjak piutang..

Pengertian anjak piutang

secara leksikal anjak piutang adalah beralih atau berpindahnya piutang. Sehingga perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak yang lain.

Memang belum ada kesamaan pendefinisian mengenai apa yang dimaksud dengan anjak piutang, Namun definisi tersebut dapat kita simpulkan dari pendefinsian mengenai perusahaan anjak piutang dalam peraturan perundang-undangan yaitu: (1) Pasal 1 (8) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayan dan (2) Pasal 1 (i) Kepmenkeu No. 1251 Tahun 1988  Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan definisi perusahaan anjak piutang  : “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat kegiatan pokok dari perusahaan anjak piutang, yaitu:

  1. Pembelian dan atau penagihan piutang berjangka pendek dan transaksi perdagangan.
  2. Menatausahakan penjualan kredit.
  3. Penagihan piutang perusahaan kredit.

Agar dapat lebih memahami tentang perjanjian anjak piutang ini maka dapat dilihat  dari tiga serangkai hukum yaitu, (1) subyek hukum, (2)obyek hukum, dan (3) Hubungan hukum atau Peristiwa Hukum. Dalam perjanjian ketiga-tiganya selalu ada.

Subyek hukum dari perjanjian anjak piutang itu tentu saja adalah Penjual, Pembeli  dan Perusahaan anjak piutang. Namun penamaan tersebut dirubah disesuaikan dengan hakekat anjak piutang. Perusahaan anjak piutang atau dikenal sebagai factor adalah badan usaha yang menawarkan anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa dari anjak piutang (mudahnya adalah pihak yang menjual piutang kepada factor). Penjual atau supplier masuk dalam pengeritan klien. Sementara nasabah atau konsumen merupakan pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

Obyek Hukum.  Obyek hukum dalam perjanjian ini jelas adalah piutang itu sendiri. Baik itu dijual atau dialihkan atau di urus oleh pihak lain.

Peristiwa hukum atau hubungan hukumnya adalah perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian antara perusahaan anjak piutang dengan klien.

Cara peralihan piutang

Peralihan hak milik atau dikenal dengan levering sejatinya harus melihat bentuk dari bendanya yang akan dialihkan tersebut, yaitu apakah benda tersebut adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.  Karena pada esensinya anjak piutang adalah perjanjian jual beli maka cara peralihannya pun mengikuti kaedah jual beli (Pasal 1459 KUHPerdata). Dimana dalam peralihannya dilihat dalam Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata. Umumnya piutang yang timbul dari perdagangan adalah piutang atas nama (op name). Sehingga berdasarkan Pasal 613 pengalihan dalam anjak piutang (piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya) dilakukan dengan akta dan pemberitahuan dan pengakuan.

 

skema anjak piutang (factoring)

 

Berbicara Mengenai Kelembagaan, Lembaga anjak piutang atau factoring merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa factoring terbagi dalam dua bagian yaitu jasa keuangan dan jasa nonkeuangan.
Lembaga anjak piutang yang lebih dikenal dengan dengan sebutan factoring ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis. Usaha anjak piutang sebenarnya sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu bentuk usaha factoring memang masih sederhana. Pihak factor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus memberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring.

C. MODAL VENTURA (VENTURE CAPITAL)

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura, Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (venture capital company) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (invester company) untuk jangka waktu tertentu.Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura (PMV). Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memilki suatu riwayat operasionil yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Modal ventura sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, dalam menjalankan usahanya akan berjalan sebagai layaknya perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan, hanya saja dalam menjalankan usahanya mempunyai ciri-ciri khusus sebagaimana dikemukakan oleh Agusty Ferdinand (Suara Merdeka, 1994) :

  1. Perusahaan jenis ini bukan merupakan lembaga penyalur kredit, mekanisme hubungan tidak diatur sebagai mekanisme kreditur-debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang memiliki derajat kepentingan yang sama atas kinerja ekonomi dari usaha yang dikembangkan bersama. Yang muncul adalah suatu mekanisme joint concern.
  2. Bila efek sinergi yang dikembangkan, maka tidak dikenal yang namanya nasabah atau klien sebagaimana yang ada pada lembaga perbankan. Hal ini berarti bahwa derajat keterbukaan yang dikembangkana bersama untuk tujuan bersama mencari keuntungan, dengan demikian dari pihak perusahaan  modal ventura akan terlibat secara langsung  dalam kegiatan manajerial dalam perusahaan mitra usahanya.
  3. Tidak ada biaya bunga, bukan berarti perusahaan modal ventura sebagai lembaga sosial yang memberi derma kepada mitra usahanya. Perusahaan modal ventura akan memasukkan keahliannya dalam manajemen dan teknologi (disamping modalnya), karena dengan cara demikian inilah perusahaan modal ventura akan menjalankan kegiatannya dalam mitra usahanya dan keuntungan yang akan diperolehnya adalah deviden.
  4. Menanggung risiko secara bersama-sama, mengingat bahwa mekanisme pendanaannya adalah penyertaan modal, berarti risiko usaha akan ditanggung bersama-sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan mitra usaha. Berarti risiko usaha akan dibagi  bersama dalam bentuk rendahnya deviden yang akan dihasilkan. Inilah sebabnya tuntutan akan keterbukaan manajemen atas semua aspek, sehingga perusahaan modal ventura harus masuk dalam kegiatan manajerial.
  5. Mendidik wirausahawan individual untuk tumbuh dalam sistem manajemen yang benar. Artinya sumbangan yang paling substantif adalah pengembangan manajemen agar mitra usaha mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Sejarah modal ventura di Indonesia

Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimilki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%). Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan “dunia keuangan” nusantara. Ketika pada tahun 1973 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya, usaha kecil menengah (UKM) untuk dibiayai, namun, Secara resmi lembaga modal ventura baru ada di Indonesia sejak adanya keppres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ketentuan diatas merupakan landasan berpihak yang cukup kuat dan merupakan satu-satunya peraturan pelaksanaan yang ada bagi para pemodal (investor) yang ingin melakukan usaha atau bisnisnya.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/1988, perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna:

  • Pengembangan suatu penemuan baru.
  • Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
  • Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
  • Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha.
  • Pengembangan projek penelitian dan rekayasa.
  • Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.
  • Membantu pengalihan pemilikan perusahaan

Cara pembiayaan modal ventura di Indonesia

Beberapa cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia, yaitu dengan cara :

  • Penyertaan saham secara langsung kepada perusahaan yang menjadi pasangan usaha.
  • Dengan membeli obligasi konversi yang setelah waktu yang disepakati bersama dapat dikonversi menjadi saham / penyertaan modal pada perseroan.
  • Dengan pola bagi hasil dimana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha.

Pola bagi hasil yang mungkin dilakukan adalah sbb:

  • Bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh (revenue sharing).
  • Bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih (net profit sharing).
  • Bagi hasil berdasarkan perjanjian.

LANDASAN   HUKUM

Keberadaan lembaga pembiayaan di luar perbankan termasuk di dalamnya modal ventura harus dilandasi suatu peraturan perundang-undangan, namun demikian hubungan hukum dari adanya kegiatan pembiayaan tersebut tidak terlepas  dari hukum kontrak atau perjanjian yang ada pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Namun demikian  terhadap hal-hal yang sifatnya  khusus dan belum diatur, maka landasan hukum modal ventura diatur dalam berbagai peraturan perundangan sebagai berikut :

1.      Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973. Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar berdirinya  perusahaan modal ventura pertama di Indonesia, yaitu PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia  atau  BAHANA yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian  peraturan pemerintah tersebut merupakan landasan hukum sekaligus tonggak sejarah tentang keberadaan modal ventura di Indonesia.

2.      Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam ketentuan itu diatur  bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu  model penyaluran lembaga pembiayaan.

3.      Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Keppres No. 61 Tahun 1988, ada dua ketentuan yang sangat penting yaitu :

Pertama, kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai mitra untuk :

a.       pengembangan suatu penemuan baru;

b.      pengembangan  perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami

kesulitan dana;

c.       membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;

d.      membantu perusahaan  yang berada dalam tahap kemunduran;

e.       pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;

f.       pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik

dari dalam maupun luar negeri; dan

g.       membantu pengalihan pemulihan perusahaan.

Kedua, penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) harus bersifat sementara dan ada batasnya, maksudnya untuk waktu sementara tersebut tidak melebihi sepuluh tahun dengan melaluhi penarikan kembali modalnya melaluhi divestasi. Divestasi dapat dilakukan dengan melaluhi private placement ataupun melaluhi Initial Public Offering (IPO) di bursa efek, serta  harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelaksanaannya.

4.      Keputusan Menteri Keuangan No.469/KMK.017/1995 tentang Pendirian Dan Pembinaan Usaha Modal Ventura, diatur bahwa :

Pertama, suatu perusahaan yang dapat menjalankan usaha sebagai perusahaan modal ventura harus berbentuk PT atau Koperasi dengan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib perusahaan modal ventura ditetapkan sebagai berikut :

a.       perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00

b.      perusahaan patungan sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00

c.       koperasi sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00

Kedua, untuk memperoleh ijin usaha perusahaan modal ventura mengajukan ijin kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :

a.       akte pendirian yang telah disahkan;

b.      bukti pelunasan modal disetor pada bank umum di Indonesia dan

dilegalisasi oleh bank penerima setoran;

c.       Nomer Pokok Wajib Pajak;

d.      Neraca pembukuan perusahaan; dan

e.       Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan.

Ketiga, adanya kewajiban bagi perusahaan modal ventura untuk membuat laporan operasional dan laporan keuangan secara semesteran, selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester kepada Menteri Keuangan. Sedangkan laporan tahunan harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik yang dilaporkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Khusus untuk Neraca serta Ikhtisar Perhitungan Rugi Laba wajib diumumkan dalam surat kabar, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

5.  Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kedudukan usaha kecil yang sangat potensial harus dijaga dan dibina untuk dikembangkan dengan melaluhi pola kemitraan. Ada beberapa pola kemitraan yang diatur oleh Undang Undang No. 9 Tahun 1995, sedangkan modal ventura merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha kecil. Hal ini disebabkan bahwa pola kemitraan dengan modal ventura mempunyai keunggulan, yaitu selain memasukkan modal dalam bentuk penyertaan modal juga terlibat secara langsung dalam mengelola manajemen perusahaan.

 

Konsep dasar modal ventura adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena konsep dasar yang ideal tersebut seringkali sukar diterapkan di Indonesia, maka  perlu adanya modifikasi terhadap pembiayaan modal ventura, sehingga dimungkinkan perusahaan yang bukan berbadan hukum PT dapat memperoleh pembiayaan dari perusahaan modal ventura.

 

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura yaitu :

  1. Perseroan Terbatas (PT), dokumen yang dibutuhkan adalah Anggaran Dasar, NPWP, SIUP, TDP, KTP Pengurus serta Surat Keterangan Domisili.
  2. Persekutuan Comanditer (CV), dokumen yang dibutuhkan adalah Akta Pendirian, Bukti Pendaftaran CV di Pengadilan Negri, Surat Keterangan Domisili/Surat Ijin tempat usaha, KTP, NPWP, SIUP, dan TDP.
  3. Koperasi, dokumen yang dibutuhkan adalah Anggaran Dasar, Pengesahan dan pendaftaran dari Departemen Koperasi, Surat Keterangan domisili, KTP para Pengurus, NPWP, Berita Acara Rapat Tahunan, dan SIUP.

 

 
D. PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS FINANCE)

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan/lembaga pembiayaan

Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala.
Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktifitas trading. Namun secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sector jasa keuangan, Lembaga pembiayaan ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barng-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi­_ Biasanya barang – barang yang dibiayai dalam Pembiayaan Konsumen ini adalah barang yang bersifat konsumtif yaitu kendaraan bermotor (mobil dan motor) dan barang elektronik._ dan mengenakan bunga sebagai biaya.

Saat sekarang ini untuk memperoleh sesuatu yang bersifat konsumtif sangat sulit jika membeli dengan kontan (setidaknya bagi sebagian besar masyarakat) sehingga permintaan akan kredit konsumtif semakin meningkat. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada sector bisnis pembiayaan konsumen, dengan banyaknya permintaan akan kredit konsumtif maka sektor ini secara otomatis mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang sangat pesat. Tentunya anda bertanya-tanya “Apa sih kaitannya antara permintaan kredit konsumtif dengan sektor bisnis pembiayaan konsumen ?” . Tentunya sangat erat kaitannya dan tidak terpisahkan karena yang satu adalah penerima jasa (pemohon kredit konsumtif) dan yang lain adalah pemberi jasa (perusahaan pembiayaan).

 

 
E. USAHA KARTU KREDIT ( CREDIT CARD )

Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu plastic yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder  (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit/Perusahaan Kartu Kredit. Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Di Indonesia banyak sekali perusahaan penerbit kartu kredit seperti : Citibank, HSBC, BCA, Bank Mandiri dan lainnya. Namun, tampaknya akhir-akhir ini pertumbuhan kartu kredit melambat,    Pertumbuhan bisnis kartu kredit pada tahun ini saja  hanya 15 persen atau melambat dibandingkan tahun 2008, Pada akhir tahun lalu, jumlah pemegang kartu kredit secara nasional mencapai 11,3 juta atau naik 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, nilai transaksinya mencapai Rp 10,6 triliun atau tumbuh 47 persen dibandingkan tahun 2008. Namun, angka NPL nya mencapai 10,92 persen.”Dengan upaya optimalisasi untuk mendorong nilai transaksi, tanpa mendorong penerbitan kartu baru, NPL pada bulan Januari berhasil dikurangi menjadi 10,6 persen dari transaksi senilai Rp 8,9 triliun. Untuk itu, kini kredit macet harus terus dicegah dan ditargetkan di posisi di bawah 11 persen,”

Meskipun begitu, Tingkat pertumbuhan pengguna kartu kredit di Indonesia termasuk cukup tinggi. Hal ini tentunya mengkhawatirkan karena kita lebih mau mengutang daripada menabung, tentunya akan berdampak pada rendahnya simpanan (national savings Indonesia).

KELEMAHAN Kartu Kredit/KTA

- Sebagai alat bayar yang sah, Kartu Kredit/KTA yang diterbitkan oleh Bank/lembaga non bank sebagai penerbit Kartu Kredit tidak meminta jaminan dari pihak nasabah.

-Bank/lembaga non bank sebagai penerbit Kartu Kredit kurang teliti dan tidak melakukan penyidikan yang mendetail terhadap data yang diberikan oleh pihak calon nasabah, contohnya; pihak penerbit Kartu Kredit/KTA tidak mengecek slip gaji, eksistensi perusahaan maupun kemampuan sebenarnya yang dimiliki nasabah.

-beban hutang Kartu Kredit/KTA seorang nasabah tidak dapat dilimpahkan atau menjadi tanggungkan kepada Pihak ke-tiga atau ahli warisnya.

Timbulnya Masalah Kartu Kredit/KTA

Kartu Kredit/KTA bermasalah bila pelunasan/pembayaran yang telah ditentukan tidak dilaksanakan. Ketika seorang nasabah sanggup melaksanakan kewajibannya melunasi/membayar tagihan kartu kredit, maka  pihak bank akan melakukan upaya untuk menagih nasabah dengan berbagai macam cara, yakn :

-menelpon nasabah secara berulang-ulang setiap harinya, baik ke rumah maupun ke kantor,

-tahap selanjutnya menelpon pihak saudara terdekat nasabah yang tercantum di aplikasi yang pernah kita serahkan kepada bank

-tahap selanjutnya mulai melakukan teror dengan mengirim debt collector ke rumah maupun ke kantor.

maka sudah dapat dipastikan kepanikan dan kekhawatiran akan menjadi santapan anda hari demi hari.

Catatan:

-Jika tagihan kartu kredit anda tertunggak selama 3 – 6 bulan biasanya bank akan menggunakan jasa agen. Jasa agen ini ada yang dilakukan perorangan atau yang dikoordinir melalui suatu badan hukum/usaha.

-Kebanyakan perusahaan Kartu Kredit ( Debt collector ) memang memanfaatkan rasa malu yang dimiliki nasabah (karena punya hutang), serta ketidaktahuan nasabah pada hukum untuk berbuat di luar aturan atau melanggar hukum. Misalnya mengganggu orang-orang di sekitar nasabah seperti keluarga, atau orang-orang di tempat kerja dengan menteror dengan kata-kata kasar dan mengancam, bahkan dengan mendatangi tempat kerja atau kediaman, juga mencegat di tempat-tempat umum.

Bisa saja nasabah terus menghindar dari kejaran debt collector, atau memberikan suap pada debt collector yang menagihnya hingga akan datang lagi debt collector lain yang akan minta anda suap juga tanpa ada batasan waktu. tetapi itu hanya sementara saja, karena esensi sesungguhnya tidak terselesaikan. Nasabah tetap tidak bisa tidur nyenyak, was-was, paranoid dan selalu ketakutan . sedangkan bunga dari tagihan kartu kredit itu sendiri semakin membengkak (bunga berbunga) dan tetap perlu diselesaikan, sementara dana sudah keluar banyak untuk menyuap.

 

 

Berikut 7 Kesalahan Besar dalam Penggunaan Kartu Kredit

KESALAHAN no 1 : Tidak melunasi seluruh tagihan kartu kredit

Ini boleh dikatakan merupakan penyebab utama mengapa banyak orang yang terjerat dalam hutang kartu kredit. Tidak sedikit orang yang hanya membayar sejumlah “pembayaran minimum”. Ketika anda melakukan ini, maka saldo hutang yang tersisa akan terkena bunga yang sangat tinggi (bisa mencapai2,9%-4% per BULAN!) . Ketika anda melakukan kesalahan ini, maka ibaratnya anda sudah mengambil langkah pertama untuk masuk ke dalam jeratan hutang kartu kredit.

Lunasi seluruh tagihan kartu kredit anda!!!

KESALAHAN no 2 : Menganggap kartu kredit sebagai kartu debit (ATM)

Ini merupakan salah satu kesalahan yang paling fatal dalam menggunakan kartu kredit. Kartu Kredit bukanlah Kartu Debit (ATM). Hindari menarik uang cash dengan menggunakan kartu kredit karena ini akan dikenakan bunga dan biaya tarik tunai yang sangat tinggi (bahkan lebih tinggi daripada angka yang saya tuliskan di kesalahan no 1).

KESALAHAN no 3 : Menggunakan kartu kredit untuk membayar hutang

Kartu kredit termasuk ke dalam jenis hutang “Unsecured Debt”, alias hutang tanpa agunan. Hutang semacam ini dikenakan bunga yang tinggi. Oleh karena itu hutang semacam ini tidak tepat dipakai untuk modal usaha/bisnis karena akan sangat membebani kondisi keuangan usaha/bisnis anda.

Kesalahan lainnya yang tergolong ’serupa’ adalah menggunakan kartu kredit untuk menutup ataupun membayar cicilan hutang tipe “Secured Debt”/hutang yang menggunakan jaminan. Hutang yang menggunakan jaminan (spt KPR, KMK, dll), bunganya secara umum lebih ringan. Oleh sebab itu jika anda menggunakan kartu kredit untuk membayar hutang tipe ini, berarti anda malah ‘menukar’ hutang yang bunganya lebih ringan dengan hutang yang bunganya lebih berat.

Salah satu ‘malapetaka’ terbesar dalam menggunakan kartu kredit terjadi ketika kesalahan no.2 dan kesalahan no.3 ‘dikombinasikan’. Contoh paling umum ‘malapetaka’ seperti ini adalah ketika pemegang kartu kredit mengambil uang tunai dengan kartu kredit yang satu untuk membayar tagihan kartu kredit yang lain.

KESALAHAN no 4 : Tidak disiplin mengontrol penggunaan Kartu Kredit dan tagihannya

Kesalahan ini biasanya berawal dari kalimat ‘Gesek aja dulu..’ dan lalu diikuti di akhir bulan dengan kalimat ‘Astaga!?! Kok gede amat tagihannya’.

Tentukan batas maksimum yang boleh anda ‘gesek’ setiap bulannya. Lalu kontrol dan catat setiap pemakaian kartu kredit anda setiap hari. Ketika jumlah pemakaian tersebut sudah mendekati batas maksimum yang anda tentukan, ’segel’ kartu kredit anda, atau jika perlu (bagi yang lemah terhadap godaan belanja), tinggalkan kartu kredit di rumah.

Masih terkait dengan kesalahan no 4 ini, adalah tidak disiplin dalam pembayaran kartu kreditnya. Jangan menunggu hingga hari batas terakhir untuk melunasi kartu kredit anda, karena jika di hari tersebut anda sibuk/lupa/ada urusan mendadak, maka bisa-bisa tagihan tersebut jadi tidak terbayar.

KESALAHAN no 5 : Terlalu banyak memiliki Kartu Kredit

Semakin banyak Kartu Kredit yang anda miliki, semakin sulit bagi anda untuk mengontrol pengeluaran masing-masing kartu kredit. Dalam pelunasan kartu kredit pun anda akan lebih direpotkan karena perlu mengingat tanggal pelunasan masing-masing kartu agar tidak terlambat bayar.

Beberapa financial planner menyarankan untuk memiliki Kartu Kredit maksimal 3 saja. Kalau lebih dari itu, mungkin mulai bisa mempertimbangkan untuk menggunting sisanya.

KESALAHAN no 6 : Menganggap Kartu Kredit sebagai ‘Uang Tambahan’

Meskipun kedengarannya sulit dipercaya, tetapi tidak sedikit orang yang menganggap Kartu Kredit sebagai Uang Tambahan. Ketika permohonan kartu kreditnya disetujui, mereka pun kegirangan seperti mendapatkan ‘durian runtuh’. Seringkali ini lalu berujung dengan ‘pesta belanja’ menggunakan kartu kredit baru tersebut.

Memiliki kartu kredit bukanlah berarti bahwa anda mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan.

Kartu kredit bukanlah ‘berkah’, ‘rezeki’ ataupun ‘durian runtuh’.  Jika anda tidak bijak dalam menggunakannya, yang ada justru hanyalah ‘malapetaka’. Ingatlah bahwa Kartu kredit hanyalah merupakan alat bantu pembayaran dan bukan pendapatan tambahan. Anda bisa berhutang kepada bank dengan menggunakan kartu kredit, tetapi cepat atau lambat hutang kartu kredit tersebut tentu harus anda bayar.

KESALAHAN no 7 : Menggunakan kartu kredit untuk SEMUA belanja dan pembayaran

Tidak sedikit orang menggunakan kartu kredit untuk semua jenis pembelanjaan. Padahal, untuk beberapa jenis produk, akan lebih baik jika dibeli dengan menggunakan uang Cash.

Ketika anda berbelanja dengan kartu kredit, pihak penjual barang akan dikenakan biaya sebesar 2,5-3% dari harga transaksi itu oleh pihak bank. Untuk beberapa jenis produk (terutama yang margin labanya kecil), penjual barang tidak bersedia menanggung biaya tersebut, sehingga mengoper biaya tersebut kepada pembeli (alias anda).

Biasanya dalam kasus seperti ini, penjual akan mengatakan bahwa ‘Kalau memakai kartu kredit, kita kenakan charge X %’. Pada saat ini, biasanya charge ini sebesar 3,5%. Jika anda tetap membelinya dengan cara seperti ini, anda telah membayar bunga 3,5% hanya untuk ‘menunda’ sebentar membayar belanjaan itu. Padahal uang anda yang anda taruh di tabungan mendapatkan bunga yang jauh di bawah itu.

Bahkan jika penjual barang tersebut tidak mengenakan charge, cobalah untuk bertanya apakah ada diskon untuk pembelian cash. Seringkali anda akan mendapatkan potongan harga yang lumayan untuk pembelian dengan menggunakan uang Cash.

 

 

 

 

2 Komentar (+add yours?)

  1. vita
    Jul 30, 2011 @ 04:32:24

    bisalah saya dibantu untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit yang tertunggak?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: